Kendaraan Listrik Potensi Besar Yang Belum Jadi Menarik

Deretan mobil dan sepeda motor yang mengantre di salah satu ruas jalan di Manado itu terbilang cukup panjang. Bahkan dapat dikatakan sangat panjang, karena nyaris sepanjang satu kilometer. Di antara para pengantre ini, terlihat beberapa orang berseragam yang menandakan jika mereka bukan masyarakat biasa ataupun pekerja kantoran swasta. Ada yang kendaraannya berplat warna dasar hitam yang mendominas antrian itu, namun ada juga beberapa di antaranya yang warnya merah dan kuning. Ternyata mereka tengah mengantri Bahan Bakar Minyak (BBM) karena telah mendapatkan infomasi pemerintah segera menaikkan harga jual bahan bakar jenis pertalite, pertamax serta solar. Kenaikannya yang lumayan tinngi telah mendorong warga untuk–paling tidak sehari sebelum—masih bisa mendapatkan harga lama.

Memang dapat dimaklumi karena selama ini mayoritas warga masyarakat masih sangat bergangtung pada bahan bakar dari bahan dasar fosil itu untuk operasional kendaraannya. Meskipun sebenarnya, Indonesia memiliki energi alternatif yang melimpah. Sebut saja salah satunya energi listrik. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat, berdasarkan data realisasi tahun 2021, konsumsi Pertalite sebesar 23 juta kiloliter (KL) dan merupakan BBM jenis bensin yang paling banyak dikonsumsi masyarakat. Konsumsi Pertalite hampir 80% di antara BBM jenis Bensin lainnya seperti Pertamax, Pertamax Turbo dan Premium. Pada tahun ini, konsumsi Pertalite diproyeksikan tetap pada kisaran 23 juta KL.

“Pertalite paling banyak dikonsumsi masyarakat, porsi konsumsi Pertalite sekitar 79% di antara BBM jenis bensin lainnya seperti Pertamax, Turbo, atau Premium. Itu berdasarkan realisasi tahun lalu. Keberadaan Pertalite saat ini menjadi paling penting karena menjadi tulang punggung BBM bagi masyarakat,” ungkap Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi di Jakarta (11/3), dalam siaran persnya.

Menurut Agung, kondisi tersebut telah terjadi sejak tahun lalu. Pertalite telah menjadi BBM andalan bagi mayoritas masyarakat Indonesia dan konsumsinya makin meningkat tiap tahun. Tahun 2017 hingga tahun 2021 konsumsi Pertalite berturut-turut sekitar 14,5 juta KL, 17,7 juta KL, 19,4 juta KL, 18,1 juta KL dan 23 juta KL.

“Tahun 2020 konsumsi Pertalite turun karena pandemi Covid-19. Namun, tahun 2021 konsumsinya meningkat lagi hingga 23 juta KL. Sedangkan tahun ini diproyeksikan pada kisaran 23 juta KL,” tambahnya.

Di sisi lain, perkembangan ini harga minyak dunia saat ini masih tinggi. Harga minyak Brent harian sempat lebih dari US$130 per barel. “Perkembangan harga minyak dunia terus kita monitor dan antisipasi dampaknya. Yang jelas meskipun harga minyak dunia terus naik, harga BBM yang paling banyak dikonsumsi masyarakat harus tetap dijaga untuk melindungi daya beli masyarakat,” tambah Agung.

Adapun perkembangan harga minyak mentah Indonesia atau ICP relatif meningkat tiap bulan. Sejak Desember 2021 sampai dengan Februari 2022, harga ICP masing-masing sebesar US$73,4 per barel, US$85,9 per barel dan US$95,7 per barel. Sedangkan untuk bulan Maret 2022 angka sementara rata- rata sampai dengan tanggal 10 sebesar US$119,86 per barel.

Mengutip data Institute for Essential Service Reform (IESR), pada tahun 2018, sektor transportasi di Indonesia mengkonsumsi 45% dari total energi final, dimana 94% berasal dari bahan bakar minyak. Dengan begitu, sektor ini menyumbang hampir sepertiga dari total emisi sektor energi. Angka ini diprediksi akan terus meningkat oleh beberapa ahli. Bahkan, Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) memprediksi bahwa emisi dari sektor ini akan meningkat 53% pada tahun 2030 dan hampir dua kali lipat pada tahun 2050 jika dibandingkan dengan angka pada tahun 2015. Dalam memenuhi tekanan pembatasan kenaikan suhu secara global, upaya dekarbonisasi atau pengurangan emisi di sektor transportasi memegang peranan penting, terutama mengingat bahwa Indonesia merupakan negara kontributor emisi keenam di dunia.

Di antara moda transportasi angkutan, moda transportasi di darat merupakan kontributor emisi terbesar. Banyak studi menunjukkan bahwa kendaraan listrik merupakan satu opsi penting untuk melakukan dekarbonisasi di transportasi darat. Sayangnya, rencana mitigasi perubahan iklim di sektor ini masih terbatas pada penggunaan bahan bakar nabati. Untuk melihat seberapa besar potensi kendaraan listrik dalam dekarbonisasi sektor transportasi darat di Indonesia maka IESR melakukan diskusi sekaligus meluncurkan laporan terbarunya secara daring pada Hari Minggu, 29 Maret 2020, yang disiarkan di kanal Youtube IESR Indonesia.

Dari diskusi IESR ber tajuk The Role of Electric Vehicles in Decarbonizing Indonesia’s Road Transport Sector, Julius C. Adiatma, Peneliti Bahan Bakar Bersih IESR, memaparkan kajian mengenai dekarbonisasi sektor transportasi untuk mendorong ambisi iklim negara dalam mencapai target pembatasan kenaikan suhu yang ada di dalam Kesepakatan Paris. Bahkan, menurut laporan spesial IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), pembatasan kenaikan suhu diusahakan mencapai 1,5 derajat C untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar.

Salah satu kajian yang dikeluarkan oleh Climate Action Tracker menjabarkan skenario yang kompatibel bagi Indonesia untuk dapat berkontribusi dalam mencapai target pembatasan kenaikan suhu sebesar 1,5 derajat C. Salah satu caranya adalah elektrifikasi kendaraan penumpang darat seperti bis, motor, dan mobil secara 100% pada tahun 2050. Kendaraan listrik dinilai bisa menjadi alternatif penurunan emisi karena memiliki tingkat efisiensi yang sangat tinggi. Selain itu listrik bisa diproduksi tanpa menimbulkan emisi apabila menggunakan energi yang terbarukan. Belajar dari beberapa negara, kendaraan listrik akan tumbuh apabila ada dukungan kebijakan dari pemerintah. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang dapat menstimulasi supply dan demand dari pasar kendaraan listrik.

Menurut Nanto, sapaan akrab dari Dr. Mohammad Mustafa Sarinanto, kajian yang dilakukan oleh Julius menjawab pertanyaan besar BPPT terkait potensi kendaraan listrik dalam dekarbonisasi sektor transportasi darat di Indonesia. BPPT sendiri telah mengembangkan platform-platform kendaraan listrik pada tahun 2018 sebelum diterbitkannya Peraturan Presiden No. 55 tahun 2019 terkait industri dalam negeri. Namun, sekarang BPPT lebih fokus kepada charging station atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).

Indonesia termasuk terlambat dalam menerapkan penggunaan kendaraan listrik bila dibandingkan dengan negara maju. Industri lokal terkait kendaraan listrik perlu untuk didorong dan hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak. Berbicara tentang industri kendaraan listrik maka bisa dilihat berbagai lembaga pengembangan kendaraan listrik baru berfokus pada research and development (R&D) dan manufaktur. Padahal kedua hal tersebut belum cukup. Kendaraan listrik adalah teknologi baru, dimana teknologi baru ini tidak akan berjalan dengan baik kalau hanya berkutat pada area R&D. Dengan demikian, Nanto menekankan bahwa aspek bisnis dari sisi manufaktur dan sisi infrastruktur pengisian baterai perlu diperhatikan.

Di samping itu, kendaraan listrik akan jauh bermanfaat dalam dekarbonisasi apabila Indonesia turut fokus mengembangkan pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan. Lebih jauh lagi, ekosistem kendaraan listrik harus mulai dikembangkan untuk mempercepat masa transisi kendaraan listrik, dimana ekosistem kendaraan listrik tersebut terdiri dari lima komponen yaitu: (a) research and development; (b) design and innovation; (c) fabrication/manufacture; (d) business; (e) implementation.

Kelima komponen ini saling terkait dimana apabila implementation tidak jelas, maka tidak akan ada business sehingga tidak ada research and development untuk melakukan design and innovation dalam fabrication/manufacture.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia untuk wilayah Jakarta, mengapresiasi kajian terbaru dari IESR yang menyatakan bahwa adanya kendaraan listrik tidak akan mempengaruhi APBN apabila ada insentif- insentif fiskal. Torri, sapaan akrab dari Damantoro, berharap skenario yang dilaporkan oleh IESR berjalan sukses sehingga bisa terlihat market size dari kendaraan listrik. Market size tersebutlah yang mampu mengundang investor untuk berinvestasi pada manufaktur kendaraan listrik.

Torri mengingatkan bahwa ada proyeksi yang menyatakan bahwa sekitar 60% penduduk Indonesia akan tinggal di daerah urban pada tahun 2030 ke atas, dimana ini berdampak pada kegiatan mobilisasi yang sangat tinggi. Dari perspektif sistem transportasi, akan sangat bagus apabila pemerintah dapat melakukan sinkronisasi antara sistem tata ruang dan transportasi maka kegiatan mobilisasi bisa dilayani dengan memuaskan. Tetapi selama tidak ada integrasi tata ruang dan transportasi maka masih akan mempertinggi penggunaan kendaraan pribadi. Di samping itu, jenis kebijakan yang diprioritaskan pemerintah untuk meningkatkan kepemilikan kendaraan listrik sebaiknya dapat dibedakan berdasarkan jenis kendaraan, dimana kebijakan insentif fiskal untuk meningkatkan kepemilikan kendaraan roda empat listrik sedangkan penyediaan stasiun pengisian baterai untuk kendaraan roda dua listrik.

Terkait dengan emisi yang dihasilkan, Julius kembali menekankan bahwa sektor transportasi dan ketenagalistrikan saling berkaitan satu sama lain. Apabila kendaraan listrik akan dikembangkan maka perlu juga untuk mengembangkan pembangkit listrik energi terbarukan.

Pada akhirnya kendaraan listrik dan industrinya bisa berkembang apabila ada dukungan dari semua pihak. Di berbagai negara juga demikian, keberhasilan kendaraan listrik menembus pasar bukan hanya keberhasilan satu pihak namun karena dukungan berbagai pihak utamanya adalah pemerintah. Perlu adanya dukungan dari pemerintah dalam hal penciptaan pasar dan kebijakan supply and demand. (deky geruh—dirangkum dari berbagai sumber).